E - Goverment

E-Government yang "juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Di tahun 2000-an berbagai usaha mulai dilakukan untuk menginternetkan pemerintah baik di sisi proyek, maupun karena desakan masalah transparansi pada masyarakat. E-Government merupakan urat nadi pemerintahan. Meskipun masih relatif muda, namun tidak sedikit uang rakyat digunakan bagi pengembangan teknologi informasi bagi operasionalisasi pemerintahan dan pelayanan umum. Namun demikian, E-Government belum menunjukkan manfaat yang signifikan bagi efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan dan pelayanan umum yang terbaik. Pulau-pulau E-Government terbentuk dalam NKRI dan memperlebar jurang integrasi database nasional.
Otonomi daerah melahirkan persepsi & komitment yang sangat bervariasi dalam pengembangan E-Government daerah dan nasional. Kondisi ini menciptakan kesadaran bahwa dalam pengembangan e-government, panji2 otonomi tetap harus berjalan pada koridor nasional.
27 Juni 2005 Bambang Dwi Anggono, biasa di panggil Ibenk, membentuk mailing list egov-indonesia@yahoogroups.com tempat berdiskusinya para aktifis e-government Indonesia, pada pertengahan 2006 telah melibatkan hampir 400 aktifis di dalamnya. Mailing list egov-indonesia merupakan mailing list paling aktif diantara berbagai tempat diskusdi egov dan berusaha menjebatani keterbatasan kemampuan daerah & pusat melalui kebersamaan dan saling mendukung dengan mengesampingkan ego sektoral. Sinergi antara Akademisi, Bisnis dan Government diyakini akan mampu membawa E-Government ke arah yang lebih baik.

Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan dimulai pada tahun 1992 ketika pada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda Tingkat II, istilah saat itu) menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui pemanfaatan komputer stand alone. Proyek tersebut dikenal dengan Proyek KTP Mbak Tutut (Putri (Alm) Mantan Presiden Soeharto), karena menurut isue yang berkembang proyek tersebut dimenangkan di dijalankan oleh perusahaan milik Mbak Tutut. Keberhasilan KTP komputer ini kemudian dilanjutkan dengan proyek Surat Ijin Mengemudi (SIM) Mbak Tutut. Istilah e-Government saat itu belum dikenal. Istilah yang digunakan adalah komputerisasi. Sejak era tahun 1992 tersebut, hampir seluruh Departemen, Propinsi (Pemda tingkat I) dan Pemda tingkat II membelanjakan komputer, namun karena tidak banyak Pegawai Negeri SIpil (PNS) yang dapat mengoperasikan komputer, dengan mengingat harga yang mahal dan dikhawatirkan mudah rusak, maka perangkat komputer hanya dipercayakan pengoperasionalannya kepada orang-orang tertentu saja. Hal ini yang mungkin menyebabkan penetrasi komputer dan user komputer di pemerintahan berjalan lambat dibandingkan lembaga profit. Komputer pada saat itu lebih banyak digunakan untuk pengelolaan surat-menyurat, pengganti mesin ketik. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1995, Pemerintah mengambil kebijakan pemanfaatan komputer untuk administrasi kepegawaian. Pada era ini, jaringan komputer sudah berkembang. Sistem Informasi (SI) Kepegawaian (Simpeg) telah memanfaatkan komputer berjaringan dan dioperasionalkan dengan cukup baik. Pada tahun 1997, Departemen Dalam Negeri (saat ini Kementerian Dalam Negeri) membangun suatu proyek prestisius berupa pembangunan Jaringan Komunikasi Tertutup (Jartup) yang dikenal dengan nama proyek Sistem Komunikasi Dalam Negeri (Siskomdagri). Siskomdagri berupa proyek pemasangan Very Small Aparature Terminal (VSAT) pada seluruh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan dimanfaatkan untuk komunikasi (telepon dan fax) antar Pemda. Proyek ini bertahan sampai dengan tahun 2002, ketika Pemda sudah enggan membayar iuran tahunan yang dirasakan memberatkan. Proyek Siskomdagri kemudian diperbaharui dengan Proyek baru bernama Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah (Jarkompusda) pada tahun 2005 hingga saat ini (2011). Setelah proyek Depdagri tahun 1997 tersebut, banyak Departemen yang menjalankan proyek sentralistik top down yang serupa, seperti Sistem Komputerisasi Haji (Siskohaj), Sistem Informasi Kesehatan (Simkes), Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) dan Inhern oleh Kemdiknas, dan lain-lain. Istilah e-Government mulai muncul pada era tahun 2000-an, dan masih berjalan lambat hingga tahun 2007-an. Meskipun sejak tahun 2000 internet telah cukup banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan dunia usaha, namun belum banyak lembaga pemerintah yang memiliki situs web, bahkan di tingkat Departemen. Pada era 2000-an, terdapat sekitar puluhan website pemerintah, baik pusat maupun daerah. Berbeda dengan kondisi tahun 2011, dimana seluruh pemerintah pusat dan daerah, termasuk lembaga-lembaga ad-hock telah memiliki situs web (600 Kementerian/Lembaga/Pemda).

Kondisi e-government di Indonesia menempati peringkat 36 dari 50 negara di dunia hasil pengukuran yang dilakukan Waseda University Jepang. Hasil pengukuran tersebut diumumkan secara resmi dalam Jurnal of e-Governance yang dibagikan bersamaan dengan Konferensi International IAC (International Academy of CIO) di Manila, Kamis (6/10/2011).
Menurut laporan, negara terbaik adalah Singapura, diikuti AS, Swedia, Korea, Finlandia dan Jepang. Posisi Indonesia sendiri masih di bawah Thailand, Malaysia, dan Filipina, namun di atas Vietnam dan Brunei Darussalam.

Sumber: Kompas, Telkomspeedy, e- Pemerintah

PENGELOLAAN SDM "THE COCA-COLA COMPANY"

Coca-Cola Amatil Indonesia menyadari akan kompetisi dan tantangan bisnis masa depan yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan strategi baru untuk memperkuat organisasi. Salah satu tantangan tersebut adalah untuk membentuk pemimpin masa depan yang berkualitas.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka CCAI membuat suatu program yang dinamakan Graduate Trainee Program (GTP) dengan metode pelatihan terstruktur selama 12 bulan bagi professional muda/lulusan baru untuk membentuk pemimpin masa depan yang dinamis, berdedikasi tinggi dan tanggap.

Sejak tahun 1995, program ini telah menghasilkan 9 kelompok lulusan yang sebagian dari mereka telah menduduki berbagai posisi strategis dalam organisasi.

Bagi Anda yang memiliki motivasi, semangat, dedikasi dan mencari kesempatan untuk mengembangkan kemampuan serta menyukai tantangan, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Graduate Trainee Program di Coca-Cola Amatil Indonesia dengan pilihan area sebagai berikut:

Sales & Marketing
Manufacturing
Logistic
Strategic Planning
Finance
Human Resources
Information Technology
Business Services


Struktur Program:



Persyaratan Umum
Lulusan S1/S2 dari universitas terkemuka dengan nilai yang baik
Memiliki pengalaman kerja maksimal 1 tahun
Aktif dalam organisasi atau aktivitas sosial lainnya
Berkepribadian menarik
Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris (lisan dan tulisan) dengan baik
Bersedia untuk bepergian dan siap ditempatkan di seluruh Indonesia
How To Apply
Untuk mengikuti program ini, silakan lengkapi Form Aplikasi GTP 2012 berikut. Setelah melengkapi form aplikasi Anda, silakan mengikuti langkah-langkah berikut:
Tuliskan “CCAI GTP 2012” sebagai judul email Anda. Kami tidak akan memproses aplikasi yang tidak mencantumkan judul tersebut.
Kirimkan form aplikasi yang telah dilengkapi berikut CV Anda ke CCAI_Recruitment@sea.ccamatil.com.

Pendaftaran ditutup pada hari Senin, 31 Oktober 2011. Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan diproses.

Download Form Aplikasi GTP 2012

SUMBER DAYA MANUSIA "THE COCA-COLA COMPANY"

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu focus utama manajemen kami dalam menyiapkan tenaga kerja yang handal, dinamis dan penuh dedikasi. Sasaran kami tak lain ialah kami memberi layanan yang prima dan memuaskan kepada lebih dari 200 juta konsumen melalui sekitar 400,000 pelanggan kami yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kami menyadari bahwa untuk meraih semua peluang yang ada, memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggan kami, dan untuk dapat mengahadapi tantangan lingkungan bisnis yang kompetitif, tim-tim kami perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta sikap yang tepat.

Selama sejarah keberadaan Coca-Cola di Indonesia yang cukup lama, kami tetap menyelenggarakan berbagai pelatihan serta mengembangkan SDM kami untuk menjamin bahwa kemampuan bisnis perusahaan senantiasa memenuhi tuntutan pasar, dan para karyawan mampu menghasilkan apa yang diharapkan dari mereka. Sementara itu, kami juga secara berkesinambungan merekrut tenaga-tenaga muda berpotensi untuk menduduki posisi-posisi penting di masa mendatang.

Kami memiliki satu tim khusus yang bertugas meningkatkan keterampilan-keterampilan fungsi teknis, bidang manajemen dan kepemimpinan karyawan. Tim tersebut didukung dan disertifikasi oleh sejumlah lembaga pelatihan dan pengembangan SDM internasional. Diantaranya terdapat The Coca-Cola Company, Coca-Cola Amatil dan beberapa lembaga internasional lainnya. Kami menghadirkan kelompok fasilitator baik dari dalam organisasi sendiri, maupun dari lingkungan luar yang memiliki kepiawaian bisnis yang tajam, pengalaman kerja langsung dalam bidang-bidang terkait, serta yang jauh lebih penting, "menjiwai pendidikan".

Sumber: The Coca-Cola Company